Mediaex Manado — Istana Cabut Kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers Minta Hak Jurnalis Dipulihkan Dunia jurnalisme di Tanah Air kembali diguncang polemik. Seorang wartawan kehilangan kartu liputan Istana setelah mengajukan pertanyaan tentang Musyawarah Besar Gerindra (MBG) kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Keputusan pencabutan tersebut langsung menuai kritik, terutama dari Dewan Pers yang menilai langkah itu mencederai kebebasan pers dan mengancam hak jurnalis untuk bekerja.
Pertanyaan yang Berujung Pencabutan
Peristiwa bermula dalam sebuah kesempatan wawancara, ketika wartawan menyinggung soal rencana MBG yang menjadi sorotan publik. Pertanyaan yang wajar dalam konteks politik itu justru berujung pada konsekuensi berat: kartu liputan dicabut oleh pihak Istana. Artinya, sang wartawan tidak lagi memiliki akses untuk meliput kegiatan kepresidenan.
Langkah ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah pertanyaan sederhana soal dinamika partai politik bisa menjadi alasan bagi pemerintah untuk mencabut hak seorang jurnalis?
Dewan Pers Angkat Suara
Menanggapi kejadian ini, Dewan Pers bersikap tegas. Lembaga independen itu mendesak agar akses liputan wartawan segera dipulihkan. Menurut Dewan Pers, wartawan memiliki hak bertanya, terlebih jika menyangkut isu publik.
“Pencabutan kartu liputan adalah bentuk pembatasan yang tidak sejalan dengan prinsip kebebasan pers. Wartawan tidak boleh dibungkam hanya karena pertanyaannya dianggap tidak menyenangkan,” ujar salah satu perwakilan Dewan Pers.
Reaksi Publik dan Solidaritas Jurnalis
Kasus ini sontak menjadi perbincangan hangat. Kalangan jurnalis, akademisi komunikasi, hingga aktivis kebebasan pers menilai langkah Istana terlalu berlebihan. Banyak yang menganggap tindakan tersebut menciptakan iklim ketakutan, di mana wartawan bisa merasa terancam jika pertanyaannya tidak sesuai selera pihak berkuasa.
Istana Masih Bungkam
Hingga kini, pihak Istana belum memberikan penjelasan rinci soal alasan pencabutan kartu liputan tersebut. Banyak pihak menilai, seharusnya pemerintah memberikan klarifikasi yang transparan alih-alih membiarkan isu ini berkembang liar.
Implikasi Lebih Luas
Kasus ini tidak hanya menyangkut satu wartawan. Jika seorang jurnalis bisa kehilangan akses hanya karena pertanyaan, maka muncul kekhawatiran bahwa kritik dan kontrol publik terhadap pemerintah akan semakin tereduksi.
Pengamat media menilai, peristiwa ini bisa menjadi preseden buruk. Padahal, demokrasi sehat justru butuh pers yang berani dan independen,” ungkap seorang akademisi komunikasi.
Menanti Langkah Selanjutnya
Di tengah sorotan ini, kasus pencabutan kartu liputan bukan lagi sekadar isu teknis. Ia telah menjelma menjadi simbol ujian bagi demokrasi Indonesia: apakah negara berdiri bersama kebebasan pers, atau justru melangkah mundur?
